Menagih Janji Infrastruktur Bondowoso di Tengah Kepuangan Bencana

Bondowoso selama ini dikenal sebagai daerah dengan lanskap pegunungan yang megah dan hamparan kebun kopi yang mendunia. Julukan “Surga Kopi” bukan sekadar slogan wisata, melainkan identitas yang dibanggakan warganya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kebanggaan itu seperti tertutup mendung panjang. Setiap hujan turun, yang hadir bukan lagi rasa syukur, melainkan kecemasan.

Air yang seharusnya menghidupi sawah dan ladang justru berubah menjadi ancaman: banjir, longsor, jalan terputus, dan jembatan ambruk. Fenomena ini bukan kejadian sesaat. Ia berulang, membentuk pola yang tak bisa lagi disebut sebagai kebetulan alam.

Menyalahkan curah hujan semata adalah cara paling mudah untuk lari dari tanggung jawab. Bencana yang berulang justru menyingkap persoalan yang lebih mendasar: lemahnya perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur.

Drainase Tersumbat, Kota Tersendat

Sistem drainase adalah “nadi” sebuah kota. Ketika ia tersumbat, lumpuhlah aktivitas masyarakat. Di Bondowoso, hujan deras selama kurang dari satu jam sudah cukup mengubah pusat ekonomi menjadi genangan air.

Persoalannya bukan hanya soal volume hujan, tetapi buruknya tata kelola sampah, minimnya fasilitas pembuangan, serta kurangnya edukasi publik yang konsisten. Saluran air tersumbat, sedimentasi sungai tak tertangani, dan normalisasi drainase jarang dilakukan secara menyeluruh.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso menunjukkan panjang jalan kabupaten mencapai 1.382,416 kilometer. Namun kondisinya memprihatinkan: hanya 19,22 persen yang berkategori baik, sementara 34,12 persen masuk kategori rusak berat. Angka ini bukan sekadar statistik—ia adalah alarm keras yang semestinya mengguncang kesadaran pengambil kebijakan.

Lebih jauh lagi, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2025, sekitar 30,7 persen wilayah Bondowoso merupakan dataran rendah. Artinya, pusat kota memang menjadi “penampung alami” aliran air dari wilayah hulu. Tanpa sistem drainase yang memadai, kota ini akan selalu menjadi korban pertama setiap musim hujan.

Ketika Jembatan Roboh, Harapan Ikut Runtuh

Topografi pegunungan Bondowoso menuntut infrastruktur yang kuat dan adaptif. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan kerapuhan.

Ambrolnya jembatan penghubung Bondowoso–Jember bukan sekadar persoalan teknis. Ia adalah simbol rapuhnya komitmen terhadap keselamatan dan keberlanjutan pembangunan. Putusnya akses tersebut berdampak langsung pada distribusi ekonomi, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat.

LPPD 2025 mencatat ada sekitar 35 sungai yang mengaliri wilayah ini, termasuk Sungai Deluang, Sampeyan Baru, Mrawan, Tlaga, dan Wonoboyo. Fakta geografis ini seharusnya menjadi dasar perencanaan konstruksi yang lebih kokoh dan tahan terhadap gerusan arus (scouring). Namun yang terjadi, banyak infrastruktur tampak dibangun tanpa perhitungan jangka panjang.

Contohnya terlihat dari:

Lubang menganga di jalan protokol pusat kota.

Jembatan penghubung Desa Jumpong dan Tangsil yang tak kunjung diperbaikMeluapnya Bendungan Sampeyan Baru yang merendam permukiman warga.

Catatan Kelam Awal 2026

Data BPBD Bondowoso mencatat ratusan rumah terdampak bencana pada awal 2026. Februari menjadi puncaknya.

Banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Cermee, khususnya Desa Cermee, Solor (Sulin Kulon), Ramban Wetan, dan Grujugan. Sebelumnya, angin kencang pada Desember 2025 merusak 82 rumah di Desa Poncogati dan sekitarnya. Longsor juga menerjang wilayah Ijen, Tegalampel, dan Binakal, disertai amblesnya Jembatan Nangkaan.

Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana di Bondowoso bukan lagi insidental, melainkan sistemik.

Antara Misi dan Realita

Pemerintah daerah saat ini mengusung misi membangun tata kelola pemerintahan yang cepat tanggap, efektif, dan efisien. Namun masyarakat berhak bertanya: di mana letak ketanggapan itu ketika infrastruktur dibiarkan retak sebelum akhirnya ambruk?

Masalahnya bukan semata kekurangan anggaran, melainkan kualitas perencanaan dan standar pemeliharaan yang rendah. Jembatan yang sebelumnya sudah retak dibiarkan hingga roboh. Jalan yang diperbaiki seadanya kembali rusak saat diguyur hujan. Siklus ini terus berulang tanpa evaluasi menyeluruh.

Program pembangunan jalan sepanjang 25 kilometer pada 2026 melalui skema “RANTAS” (Infrastruktur Jalan Tuntas) patut diapresiasi. Namun komitmen harus dibuktikan melalui percepatan realisasi, transparansi anggaran, dan pengawasan ketat.

Menagih Bukti, Bukan Janji

Masyarakat Bondowoso tidak membutuhkan narasi indah atau kunjungan seremonial saat bencana terjadi. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret dan terukur:

1. Audit menyeluruh terhadap proyek infrastruktur yang cepat rusak.

2. Normalisasi drainase dan sungai secara masif sebelum musim hujan berikutnya.

3. Pembangunan jembatan dengan konstruksi beton pracetak yang tahan terhadap gerusan air.

4. Sistem pemeliharaan rutin yang transparan dan berbasis pengawasan publik.

Pemimpin sejati tidak hanya hadir saat kamera menyala. Ia hadir ketika rakyatnya membutuhkan perlindungan.

Bondowoso adalah daerah dengan potensi besar—kopi unggulan, panorama alam, dan masyarakat yang tangguh. Namun semua itu bisa runtuh jika fondasi infrastrukturnya rapuh.

Kini saatnya janji tidak lagi ditunda. Infrastruktur bukan proyek lima tahunan, melainkan fondasi masa depan. Jika pemerintah serius membangun, maka keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar angka dalam laporan.

Bondowoso menunggu bukti.

Oleh: Maimunah, Warga kecamatan Pujer,

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik dan Pengurus PMII Jawa Timur