Menulis Sejarah dengan Tinta Kekuasaan

Pendahuluan

Berawal Kementerian Kebudayaan Indonesia menulis Buku Besar Sejarah Indonesia yang akan dinyatakan pemerintah sebagai sejarah resmi. Proyek besar ini dijadwalkan rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.

Menurut Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, tujuan utama revisi ini adalah menyelaraskan pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, maupun penelitian para sejarawan. Sebanyak 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor utama dari kalangan akademisi serta sejarawan turut terlibat. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Mei 2025, beberapa jilid naskah disebut telah mencapai 50–100% progresnya. Uji publik dijadwalkan berlangsung antara Juni hingga Juli mendatang (Tempo.co).

Namun, proyek ini tak lepas dari kontroversi. Pada 22 Mei 2025, sejumlah sejarawan menolak penulisan ulang tersebut. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk pemutihan sejarah dan propaganda kekuasaan, sebab beberapa peristiwa penting justru tidak dicantumkan dalam versi resmi itu. Di antaranya: Kongres perempuan 1928, Pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada 1958, Pasca G30S PKI pembantaian sejuta orang di tahun 1966 oleh Soeharto, Petrus 1982-1985, Penculikan aktivis 1998, Tragedi Semanggi 1998, Tragedi Trisakti 1998, Peristiwa Simpang KKA 1999, Peristiwa Wasior 2001-2002, Peristiwa Jambo Keupok 2003, Peristiwa Wamena 2003,Peristiwa Paniai 2014 (Histori.A, Virdian_Aurellio).

Sejarah Tak Pernah Netral

Kita sering menganggap sejarah sebagai cermin kebenaran masa lalu. Padahal, seperti yang dikatakan Michel Foucault, pengetahuan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Sejarah kerap ditulis bukan untuk memberi wawasan, melainkan untuk mengendalikan narasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh diketahui masyarakat.

Contohnya, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Versi resmi Amerika menyebut bom atom dijatuhkan demi mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa. Namun, biografi J. Robert Oppenheimer yang kemudian diangkat menjadi film oleh Christopher Nolan justru mengungkap bahwa Jepang sebenarnya sudah hampir menyerah. Amerika hanya ingin memamerkan kekuatan nuklirnya kepada Uni Soviet. Fakta yang membuat Oppenheimer menyesal seumur hidup.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI selama puluhan tahun menjadi sumber tunggal narasi sejarah. Namun film dokumenter The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2015) justru memperlihatkan sisi lain — keterlibatan militer dalam pembunuhan massal terhadap jutaan orang yang dituduh PKI. Kedua film ini bahkan masuk nominasi Oscar, tetapi dilarang beredar di Indonesia.

Ketika Pemerintah Jadi Penulis Tunggal Sejarah

Barangkali, pemerintah tidak bisa atau tidak berani memasukkan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM ke dalam buku sejarah resmi. Karena sejatinya, sejarah yang ditulis oleh penguasa bukanlah ruang bagi kebenaran, melainkan alat untuk menjaga citra kekuasaan.

Fenomena ini sebenarnya mirip dengan kisah Void Century dalam anime One Piece, masa di mana pemerintah dunia menghapus sejarah dan menulis ulang demi menutupi dosa masa lalu. Siapa pun yang berusaha mencari kebenaran dianggap penjahat. Perpustakaan dibakar, ilmuwan dibantai, dan masyarakat dibiarkan bodoh. Menutupi kebohongan berarti melindungi penguasa. Analogi yang terasa begitu relevan dengan situasi kita hari ini.

Pahlawan Versi Siapa?

Kontroversi semakin mencuat pada 22 April 2025, ketika muncul usulan agar Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Usulan ini menimbulkan pro dan kontra tajam. Sebab jika benar disahkan, maka para mahasiswa yang tewas yang gugur yang diculik adalah penjahatnya, kita generasi Z yang tidak hidup di orba tapi sekarang terus-menerus mengcampaign anti orba tolak Orde Baru adalah penjahat, berarti Marsinah mereka yang tergusur atas nama pembangunan adalah penjahat. 

Pahlawan macam apa yang membunuh seribu juta lebih genosida pada mereka yang dituduh PKI pada tahun 1999?

Pahlawan macam apa yang melakukan korupsi triliunan rupiah lwwat yayasan Supersemar?

Pahlawan macam apa yang berkuasa 32 tahun dengan pemilu palsunya pemilu settingannya?

Pahlawan macam apa yang menggunakan hukum secara serampangan dengan petrusnya saat penculikan di tahun 1982 sampai 1985

Pahlawan macam apa yang menjadikan Pancasila sebagai alat membungkam masyarakat yang melawan yang kritis dianggap subversif, dianggap anti Pancasila?

Dan pahlawan macam apa yang melakukan 15 pelanggaran HAM berat menurut catatan kontras,

(Tempo.co, Kompas.id, KontraS).

Ironisnya, sejarah pelanggaran HAM dihapus dari catatan sejarah, sementara pelantikan Prabowo-Gibran justru akan dimasukkan sebagai bagian dari sejarah resmi — hingga pembentukan Kabinet Merah Putih. Ya, memang itu sejarah, tapi entahlah... kapan lagi kita punya wakil presiden hasil nepotisme dan juga pemain kaskus fufu fafa.

Dan pada puncaknya, 6 November 2025, beredar surat resmi dari Sekretariat Militer Presiden dengan nomor R-28/KSN/SM/GT.02.00/11/2025 berjudul Daftar Penerima Gelar Pahlawan Nasional. Tercantum jelas di nomor dua: Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto.

Menjadi Generasi yang Melek Sejarah

Lantas, apa yang bisa kita lakukan?

Sebagai generasi muda, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen pasif sejarah versi negara. Kita harus berani membaca dari berbagai sumber, mendengarkan cerita dari berbagai sisi, dan mempertanyakan setiap narasi yang disajikan seolah-olah tunggal dan final.

Sebab sejarah yang hanya ditulis oleh penguasa adalah sejarah yang pincang.

Dan generasi yang tidak tahu sejarah secara utuh akan mudah dibentuk ulang sesuai kepentingan penguasa berikutnya.

Kita bisa mulai dari hal sederhana: membaca, berdiskusi, dan mengajarkan pada anak-anak kita kelak bahwa sejarah bukan sekadar hafalan, tapi kesadaran.

Sarkasnya:

“Nak, kamu boleh belajar sejarah versi buku pelajaran, tapi Mama/Papa akan ceritakan kisah di baliknya. Agar kamu tahu, bahwa kebenaran sering kali disembunyikan di antara baris-baris yang dihapus.”

Sejarah memang tak pernah netral. Tapi kita selalu punya pilihan: menjadi penjaga ingatan, atau sekadar penghafal versi penguasa.


Penulis : Sahabati Mutiara Anggraini

Berbagi :